KUALA LUMPUR – Rakyat Malaysia mengangkat senjata atas penunjukan seorang pemimpin UMNO yang kontroversial sebagai duta besar negara itu untuk Indonesia, memicu petisi yang menyerukan agar penunjukan itu dicabut.
Lebih dari 13.500 tanda tangan telah dikumpulkan sejauh ini, karena orang-orang mendesak penghapusan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, 74, karena kesalahan masa lalunya.
Petisi tersebut meminta 15.000 tanda tangan dan ditujukan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah dan Raja.
“Tolong tanda tangani petisi ini, kami tidak bisa memiliki seseorang seperti dia mewakili kami di Indonesia atau di mana pun,” kata pengguna Facebook Yusof Md Latiff.
“Jangan pernah lupa tentang bagaimana dia menangani kecelakaan kereta api, itu mengerikan dan ucapannya tidak beralasan. Dia tidak cocok untuk pekerjaan itu.”
Tahun lalu, Tajuddin mendarat di air panas setelah mengatasi kecelakaan transit kereta ringan pertama di negara itu yang menyebabkan tiga orang dalam perawatan intensif.
Pada konferensi pers, Tajuddin – yang saat itu adalah ketua Prasarana Malaysia – mencoba mengecilkan ketidakhadirannya di lokasi pada hari kecelakaan itu. Dia muncul hanya keesokan harinya untuk berbicara kepada media.
Perusahaan transportasi umum milik negara mengoperasikan jalur kereta api pinggiran kota utama Malaysia.
Tajuddin juga menerima kritik atas komentarnya, termasuk dia menggambarkan kecelakaan itu sebagai dua kereta “berciuman” satu sama lain, dan karena membentak wartawan yang bertanya kepadanya tentang seruan pengunduran dirinya.
Sebuah petisi yang menuntut pengunduran dirinya mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Dia dicopot sebagai ketua Prasarana Malaysia dua hari setelah konferensi pers.
Sebagai duta besar untuk Indonesia, Tajuddin akan menggantikan diplomat karir Zainal Abidin Bakar, yang ditunjuk pada 2018 di bawah pemerintahan Pakatan Harapan saat itu.
Tajuddin, yang merupakan anggota Dewan Tertinggi UMNO, bukanlah politisi pertama yang ditunjuk untuk jabatan itu.
Dalam langkah kontroversial lainnya pada September 2013, pemerintah menunjuk politisi Umno Datuk Seri Zahrain Mohd Hashim sebagai duta besar Indonesia, setelah ia meninggalkan oposisi Parti Keadilan Rakyat (PKR).
Penunjukan Tajuddin sangat dikritik oleh oposisi, yang mempertanyakan apakah anggota parlemen Perak adalah kandidat yang tepat untuk jabatan penting itu.
Anggota parlemen PKR Sim Tze Tzin dikutip di media lokal pada hari Selasa (17 Mei) mengatakan: “Pejabat politik sering gagal menegakkan profesionalisme institusional. Penghapusan Tajuddin dari Prasarana adalah contoh dari bahaya janji politik.”